☆º°˚aquh sedayuu°˚º☆: Juni 2012

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masvarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah 1 pihak melakukan wanprestasi.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 62 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual.

Terkait dengan banyak mencuatnya kasus sengketa tanah ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengatakan, bahwa terdapat sedikitnya terdapat 2.810 kasus sengketa tanah skala nasional. Kasus sengketa tanah yang berjumlah 2.810 kasus itu tersebar di seluruh indonesia dalam skala besar. Yang bersekala kecil, jumlahnya lebih besar lagi.

B. SARAN

Pada bagian ini, penulis akan memberikan saran berdasarkan rumusan kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran yang kiranya bermanfaat. Saran tersebut adalah :

1. Demi kepastian hukum dan tata tertib administrasi pertahanan, maka Badan Pertahanan Nasional harus memiliki program pendidikan hukum untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat dalam proses sertifikasi tanah.

2. Agar kasus sengketa tanah, sertifikasi ganda atas tanah tidak terjadi lagi maka dalam pembuatan sertifikat tanah harus mengikut sertakan ketua RT / kepala desa, dua orang warga sekitar sebagai saksi, dan pejabat BPN yang memeriksa kebenaran dat fisik dan data yuridis kepemilikan tanah yang dilakukan oleh seksi pengukuran tanah. Ketua RT dan warga sekitar memiliki peranan penting karna tertib administrasi pertahanan awal berasal dari wilayah itu sendiri.ketua RT yang paling dekat dengan tanah yang dimohon, sehingga lebih mengetahui asal-usul tanah yang bersangkutan.

3. Pemetaan tentang kepemilikan tanah disetiap wilayah demi tertib administrasi yang dapat menciptakan kepastiaan hukum bagi masyarakat oleh BPN terkait.

4. Proses untuk memperoleh dan pembatalan sertifikat tanah seyogyanya dapat dilakukan secara mudah, sederhana dan terjangkau masyarakat hingga dapat tercipta satu kepastian hukum dan menghindari kerugian bagi masyarakat.

5. Pendidikan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan untuk membangun mental masyarakat yang taat terhadap hukm serta memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat. Hingga masyarakat dapat menjaga sertifikat atanah yang dimiliki serta bukti kepemilikan tanah yang kuat. Karna bila hilangnya sertifikat telah menjadi pangkal sengketa akibatnya dalam tanah terbitlah satu sertifikat atas dua nama yang berbeda.

Bangun Ruko di Pelataran Masjid, Pengembang Ingin Tutup Syi’ar Islam

Masjid Al-Furqon

BEKASI - Perjuangan umat Islam di Perumahan Harapan Indah Bekasi untuk mempertahankan sepetak lahan parkir masjid Al Furqon yang diserobot pengembang untuk dibangun pusat pertokoan terus berlanjut. Padahal empat tahun berjalan sejak 2008 kisruh lahan parkir seluas seribu meter milik masjid AL Furqon yang menurut ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) sudah ditukar guling, tapi pihak pengembang PT. HDP (Hasanah Damai Putra) tetap ngotot bahwa lahan itu masih miliknya dan sampai hari ini belum mendapatkan solusi.

Menurut Imam masjid Al Furqon Ustadz Lukmanul Hakim, masalah ini bukan masalah bisnis semata tapi masalah syi’ar Islam yang terus dihalangi. Padahal Al Furqon cuma satu-satunya masjid berbanding empat puluh satu gereja di Kota Harapan Indah Bekasi seluas lebih dari 2000 Hektar.

“Ini bukan masalah bisnis, tapi ini masalah syi’ar Islam, kenapa? Karena ini satu-satunya masjid yang sentral yang berada di pinggir jalan yaitu masjid Al Furqon. Di sini banyak kemaksiatan, selain itu di sini (Perumahan Harapan Indah) ada lebih dari empat puluh satu titik gereja baik legal maupun illegal, kita tidak mengusik-usik, tapi kenapa kok ini masjid satu-satunya justru dipermasalahkan? Ini pun swadaya masyarakat.” Ungkapnya kepada voa-islam.com, Jum’at (9/12) sore di teras Masjid Jami’ Al Furqon.

Ironisnya, berbeda dengan pembangunan gereja yang tumbuh subur tanpa hambatan. Menurut Ustadz Lukman, pihak pengembang PT. Hasanah Damai Putra (HDP) selalu mempermasalahkan umat Islam yang hendak mendirikan rumah ibadah meskipun itu adalah mushalla-mushalla kecil.

“Jadi yang di pinggir jalan masjid cuma ini saja, di dalam memang ada mushalla-mushalla kecil tapi setiap membangun mushalla itu selalu ribut dulu, selalu rusuh dulu, maka saya katakan ini (PT. HDP) manajemen rusuh.

Kenapa demikian? Karena memang kalau mau bikin mushalla ribut dulu, mau mendirikan mushalla Baitul Husna ribut dulu, mushalla Al Alif juga ribut dulu, rusuh dulu baru mereka sadar. Padahal mereka bukan mau bikin masjid tapi mushalla kecil-kecilan tapi ribut dulu, kalau tidak ribut dulu tidak selesai, itulah PT. HDP.” Jelasnya.

Ia juga mengeluhkan berlarut-larutnya permasalahan sengketa halaman parkir masjid Jami’ Al Furqon yang sampai saat ini belum mendapatkan titik temu.

“Kalau bicara Al Furqon, masjid ini paling lama, sudah empat tahun, coba bayangkan! Sebenarnya sudah lelah saya. Kenapa mereka selalu mau menutup syi’ar ini? Umat Islam baru mau berkembang sedikit di sini dijatuhkan, kemudian ditutup syi’arnya,” keluhnya.

Imam masjid Al Furqon ini pun menyatakan bahwa pihak DKM sebenarnya siap untuk membayar tanah seluas seribu meter yang menjadi lahan parkir masjid namun sayangnya pihak PT. HDP tetap tidak mau.

“Kalau bicara bisnis, dua ribu hektar lebih dikelola PT. HDP itu, halaman parkir itu tidak ada apa-apanya, cuma seribu meter. Padahal kalau diungkit lagi pun kita siap bayarin tapi mereka tidak mau dan berkali-kali kita ingin bertemu dengan owner PT. HDP selalu tidak bisa,” tutupnya. (Ahmed Widad) Kamis, 15 Dec 2011

Sengketa HDP – DKM Al Furqon Memanas Ribuan Masa Islam Siap Demo

Sengketa antara pengembang Harapan Indah dan DKM Al-Furqon kembali memanas. Penyebabnya karena Pemkot tidak tegas dalam mengambil sikap. Pemkot kelihatan ragu-ragu mengambil kebijakan. Akibatnya kasus sengketa ini terus berlarut-larut.

Kini Pemkot Bekasi bersama Ormas Islam dan DKM Masjid Al Furqon kembali menggelar dialog untuk menyelesaikan status quota tanah 1000 m2 yang diminta kembali pengembang perumahan Harapaan Indah (HDP).

Plt. Walikota Bekasi Rahmat Effendi dituding telah mengulur-ngulur waktu penyelesaian sengketa antara DKM Masjid Al Furqon dengan pengembang HDP.

Hal itu dikatakan pengasuh Ponpres Daruttaqwa Pekayon saat ditemui disela musyawarah pembebasan lahan dari cengkeraman HDP Kamis (15/12) di kantor Plt. Walikota Rahmat Effendi.

Menurutnya, beberapa kali dilakukan musyawarah tidak pernah ada hasil yang jelas, dan selalu menemui jalan buntu.

“Umat jadi merasa aneh dengan sikap Plt. Walikota Rahmat Effendi yang terkesan mengulur waktu. Padahal sudah jelas dia sebagai penguasa yang punya hak mengambil keputusan ” tandasnya.

Umat bersama ormas mengancam akan melakukan pengepungan kantor Pemkot dengan seluruh Ormas dan masyarakat. Untuk kembali mengingatkan Plt. terkait penyelesaian kasus sengketa tanah.

“Kita akan turunkan ribuan umat dan ormas di Pemkot Bekasi jika masalah ini tidak selesai selesai karena Pemkot tidak tegas” ujarnya.

Walaupun ancaman demo tetapi Abdulhadi tetap meminta kepada masyarakat untuk tidak anarkis. “Kita akan buat demo tapi akan damai”, tandasnya.

Saat diskusi antara tokoh ormas Islam berdiaalog dengan para pejabat di Pemkot Bekasi, petugas polisi dan Satpol PP melakukan penjagaan ketat di lingkungan Pemkot.

Ormas yang tampak hadir di kompleks perkantoran Pemkot Bekasi antara lain Garis, Laskar Merah Putih, Mapan, BKMB, Pendekar Banten, FBR, Pemuda Maluku, FPI, dan terluhat juga tokoh masyarakat, KH.Abdulhadi.

Kapolres Bekasi, Sekda dan beberapa dinas terkait dan Ketua Peradi Bekasi H. Shalih Mangara Sitompul, SH.MH, yang juga menjadi kuasa hukum DKM Al-Furqon, tampak hadir dalam pertemuan itu.(Bayu Samudra/Inas).

Kasus Sengketa Pelataran, DKM Al Furqon VS Pengembang Temukan Solusi

Perjuangan umat Islam untuk menyelamatkan lahan pelataran masjid Al Furqon yang awalnya ingin dibangun pusat pertokoan oleh pengembang akhirnya mendapatkan titik terang.

Kamis (15/12) pagi delegasi tokoh umat Islam Bekasi, DKM Masjid Al Furqon bersama pihak PT. Duta Bumi Adipratama selaku pengembang perumahan Kota Harapan Indah Bekasi yang ditengahi Plt. Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Efendi mengadakan pertemuan di kantor Walikota Bekasi.

Pertemuan yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB molor menjadi pukul 10.00 WIB. Dari perwakilan tokoh umat Islam yang hadir terlihat KH. Abdul Hadi, Shalih Mangara Sitompul SH dan beberapa tokoh lainnya menemani Bapak Sudrajat selaku Ketua DKM Al Furqon dan Wisnu pengurus DKM Al Furqon memasuki ruang rapat Plt. Walikota Bekasi. Sementara Ustadz Syamsudin Pimpinan GARIS (Gabungan Remaja Islam) Bekasi dan KH. Cecep Hudzaifah wali laskar Bekasi Raya menunggu di luar.

Sekitar pukul 11.30 WIB pertemuan pun usai, dengan membawa berkas berita acara hasil rapat, Bapak Sudrajat ketua DKM Al Furqon diberondong pertanyaan seputar jalannya rapat. Akhirnya di depan pintu masuk kantor Walikota Bekasi dibacakanlah isi berita acara hasil rapat yang di dalamnya telah ditandatangani oleh Dr. H. Rahmat Efendi Plt. Walikota Bekasi berserta unsur MUSPIDA dan instansi Pemkot Bekasi, juga pihak yang bersengketa Sudrajat Ketua DKM Al Furqon dan Abu Bakar Sidik dari PT. Duta Bumi Adipratama.

Menurut Sudrajat Ketua DKM Al Furqon hasil rapat yang telah disepakati tersebut akan ditindaklanjuti pihak Pemkot Bekasi, PT. Duta Bumi Adipratama dan DKM Al Furqon pada hari Senin (19/12) besok. Berikut ini kutipan lengkap berita acara hasil rapat tersebut.

BERITA ACARA

HASIL RAPAT PEMBENTUKAN TIM KHUSUS

MEMPELAJARI SITEPLAN PT. DUTA BUMI ADIPRATAMA

Nomor:

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas bertempat di ruang rapat Plt. Walikota Bekasi, telah dilaksanakan pembentukan Tim Khusus mempelajari siteplan PT. Duta Bumi Adipratama yang dihadiri oleh unsure MUSPIDA, Dinas/Instansi Pemerintah Kota Bekasi, PT. Duta Bumi Adipratama (yang diberi kuasa), DKM Masjid Al Furqon (yang diberi kuasa), dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

Pemerintah Kota akan merubah lahan tersebut, namun tetap disesuaikan dengan komposisinya (60 :40).
Tim Khusus Pemkot Bekasi akan menelaah siteplan untuk diajukan diadakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menetapkan bahwa lahan tersebut adalah lahan fasos fasum yang penggunaannya untuk kegiatan syiar Islam oleh DKM Masjid Al Furqon
Meminta Al Furqon untuk mengajukan permohonan untuk penunjukan lahan tersebut
Pemkot Bekasi akan melaksanakan penyelesaian fasos fasum yang digunakan untuk masjid Al Furqon dan Kantor Kecamatan Medan Satria.

Demikian berita acara rapat pembentukan Tim Khusus mempelajari siteplan PT. Duta Bumi Adipratama dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di Atas. (Ahmed Widad)

POKOK PERMASALAHAN :

Perjuangan umat Islam di Perumahan Harapan Indah Bekasi untuk mempertahankan sepetak lahan parkir masjid Al Furqon yang diserobot pengembang untuk dibangun pusat pertokoan terus berlanjut. Padahal empat tahun berjalan sejak 2008 kisruh lahan parkir seluas seribu meter milik masjid AL Furqon yang menurut ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) sudah ditukar guling, tapi pihak pengembang PT. HDP (Hasanah Damai Putra) tetap ngotot bahwa lahan itu masih miliknya dan belum mendapatkan solusi.

Ironisnya, berbeda dengan pembangunan gereja yang tumbuh subur tanpa hambatan. Pihak pengembang PT. Hasanah Damai Putra (HDP) selalu mempermasalahkan umat Islam yang hendak mendirikan rumah ibadah meskipun itu adalah mushalla-mushalla kecil. Tapi setiap membangun mushalla itu selalu ribut dulu, selalu rusuh dulu, maka bisa dikatakan ini (PT. HDP) manajemen rusuh. Kenapa demikian? Karena memang kalau mau bikin mushalla ribut dulu; mau mendirikan mushalla Baitul Husna ribut dulu, mushalla Al Alif juga ribut dulu, rusuh dulu baru mereka sadar. Padahal mereka bukan mau bikin masjid tapi mushalla kecil-kecilan tapi ribut dulu, kalau tidak ribut dulu tidak selesai, itulah PT. HDP

Masalah ini bukan masalah bisnis semata tapi masalah syi’ar Islam yang terus dihalangi. Padahal Al Furqon cuma satu-satunya masjid berbanding empat puluh satu gereja di Kota Harapan Indah Bekasi seluas lebih dari 2000 Hektar. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Furqon dengan PT. Hasanah Damai Putra yang juga pengembang Perumahan Harapan Indah beberapa kali dilakukan musyawarah tidak pernah ada hasil yang jelas, dan selalu menemui jalan buntu

Kalau bicara bisnis, dua ribu hektar lebih dikelola PT. HDP itu, halaman parkir itu tidak ada apa-apanya, cuma seribu meter. Padahal kalau diungkit lagi pun kita siap bayarin tapi mereka tidak mau dan berkali-kali kita ingin bertemu dengan owner PT. HDP selalu tidak bisa,”

ANALISIS KASUS :

· SUBYEK :

a. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Furqon

b. PT. Hasanah Damai Putra (PT. HDP)

c. Pemerintah Kota Bekasi

d. PT. Duta Bumi Adipratama

PERISTIWA HUKUM :

Persengketaan lahan Parkir Masjid Al-Furqon yang melibatkan DKM Al-Furqon dengan PT. Hasanah Damai Putra yang juga pengembang Perumahan Harapan Indah. DKM Al-Furqon tidak menginginkan adanya Ruko di area Parkir masjid karna akan mempersempit dan mengganggu jalannya syi’ar islam. Tapi pihak PT.HDP tetap mau membangun ruko karena merasa lahan itu masih menjadi miliknya. Merasa dicurangi DKM Al-Furqon melaporkan hal ini ke Pemkot Bekasi karena pihak DKM Al-Furqon sudah merasa tukar guling (mengganti) lahan tersebut kepada PT. HDP.

· OBJEK :

Halaman Parkir Masjid Al Furqon

PERISTIWA HUKUM :

Persengketaan tanah di Bekasi seluas 1000 m2 yang berada di area/lapangan parkir Masjid Al-Furqon diminta kembali oleh pengembang perumahan Harapaan Indah (HDP) untuk dijadikan Rumah Toko (Ruko). Persengketaan ini melibatkan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Furqon dengan PT. Hasanah Damai Putra yang juga pengembang Perumahan Harapan Indah.

Imam masjid Al Furqon ini menyatakan bahwa pihak DKM sebenarnya siap untuk membayar tanah seluas seribu meter yang menjadi lahan parkir masjid namun sayangnya pihak PT. Hasanah Damai Putra tetap tidak mau.

PENYELESAIANNYA :

Menurut saya, penyelesaian yang diajukan di berita acara yang juga kesimpulan dari rapat yang sudah dilakukan sudah benar karena berita acara yang diajukan itu sudah memihak kepada pihak yang memang sepantasnya menang (DKM Al-Furqon) karena untuk membangun rumah ibadah dan mereka lebih mementingkan kebutuhan orang banyak akan syiar agama islam yang notabene sangat minim di daerah itu. Dibanding dengan PT. HDP yang ingin membangun ruko yang syarat akan kepentingan pribadi dan yang sebenarnya sudah banyak di daerah tersebut.

Berita lainnya :

Warga Tuntut Penyelesaian

Sengketa Tanah Bumi Flora

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Warga di sekitar lokasi PT Bumi Flora di Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, kembali mendatangi kantor DPR Aceh, guna menuntut penyelesaian sengketa tanah antara warga dan perusahan perkebunan tersebut. Pemerintah dinilai tidak serius menangani kasus ini. 

“Kami menpertanyakan hasil kerja tim yang pernah dibentuk oleh anggota DPRA sebelumnya, sekaligus mempertanyakan hasil kerja tim yang dibentuk Gubernur atas kasus penyerobotan tanah kami oleh PT Bumi Flora” kata Tengku Idris A Manaf, kordinator warga Banda Alam, di Banda Aceh, Senin, (25/1).   

Menurut Idris, PT Bumi Flora sejak tahun 1990 telah menyerobot lahan perkebunan warga seluas 3.400 hektar, dan memasukannya dalam kawasan perkebunan tersebut. Warga telah berulang kali melaporkan kasus ini kepada pemerintah Aceh Timur dan juga kepada pemerintah Aceh.   

“Bupati Aceh Timur pernah berjanji untuk mengganti lahan baru bagi kami, tapi lahan yang dijanjikan itu juga sudah menjadi pemukiman warga lainnya. Kami meminta pemerintah serius menyelesaikan sengketa tanah ini,” sebutnya.   

Dia menyebutkan, warga menuntut agar pemerintah meninjau kembali pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahan perkebunan itu. Warga juga berharap perusahaan tersebut dapat mengembalikan tanah mereka atau membayar ganti rugi.

“Memang kami tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah itu, tetapi tanah itu sudah kami garap sebelum PT Bumi Flora ada. Gubernur Syamsuddin Mahmud waktu itu juga telah meminta Bumi Flora untuk tidak menyerobot tanah garapan masyarakat,” ujarnya.   

Selain itu warga juga berharap DPR Aceh periode kali ini dapat menyelesaikan kasus penyerobotan lahan ini dengan tuntas. Mereka juga berharap Gubernur Aceh lebih serius dalam menyelesaikan kasus tersebut.   

“Tim bentukan Gubenur untuk menyelesaikan kasus Bumi Flora diketuai Kepala Satpol PP Drs Marzuki. Kita meminta kepastian sejauh mana sudah tim itu bekerja. Kami sudah capek mengadu ke sana-kemari,” keluhnya.

A. POKOK PERMASALAHAN

Dalam kasus diatas yaitu menyoroti tentang suatu perusahaan yakni PT Bumi Flora yang sejak tahun 1990 telah menyerobot lahan perkebunan warga seluas 3.400 hektar, dan memasukannya dalam kawasan perkebunannya. Dan objek tanah yang dimilki warga Banda Alam adalah tanah yang belum terdaftar/ belum didaftarkan oleh warga setempat, namun eksistensinya diakui oleh warga setempat bahwa lahan itu adalah milik warga Banda Alam. Dalam kasus ini juga dikemukakan bawha warga Banda Alam tersebut telah berulang kali melaporkan kasus ini kepada pemerintah daerah Aceh Timur dan juga kepada pemerintah Aceh.  Bupati Aceh Timur yang bersangkutan pernah menjanjikan akan memberikan lahan baru bagi warga Banda Alam tersebut, namun pada kenyataannya lahan baru tersebut telah diberikan kepada warga setempat lainnya, sehingga benar-benar tidak ada ganti rugi secara konkrit dari pihak PT Bumi Flora dan juga dari Bupati Aceh Timur. Warga Banda Alam sudah berkali-kali complain atas kasus ini namum penanganannya tidak berjalan dengan baik dan tidaklah sesuai dengan keadilan yang dirasa oleh masyarakat warga Banda Alam.

B. ANALISIS KASUS

1. Subjek : a. PT Bumi Flora

b. Warga Banda Alam ( warga yang bermukim di Banda Aceh )

c. Pemerintah Aceh Timur yang diwakili oleh Bupati Aceh Timur

d. Pemerintah Aceh

PERISTIWA HUKUM :

Persengketaan tanah antara PT Bumi Flora yang menjadikan lahan masyarakat warga Banda Alam sebagai lahan perkebunan yang dilandaskan oleh Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT Bumi Flora tersebut. Tanah tersebut sudah lama digarap oleh warga Banda Alam dan diakui sebagai milik mereka, namun warga Banda Alam belumlah memiliki sertifikat Hak Milik yang sebagai landasan kepemilikan tanah tersebut, tetapi tanah tersebut telah diakui bersama sebagai kepunyaan desa tersebut dan disepakati bahwa itu adalah tanah yang diduduki oleh Warga Banda Alam.

2.
Objek : Tanah tempat pemukiman warga Banda Alam

Tonggak awal permasalahan dalam kasus ini adalah tanah yang dihuni oleh masyarakat Banda Alam sebesar 3.400 hektar diambil alih oleh PT Bumi Flora sejak tahun 1990 hingga sekarang. Tanah tersebut dibeli oleh PT Bumi Flora melalui Pemerintah Banda Timur. Namun sebenarnya, tanah tersebut adalah tanah tempat bermukim/bertempat tinggal para warga dan tempat warga Banda Alam dalam menggarap dan mencari mata pencaharian. Namun demikian karena PT Bumi Flora merasa telah memiliki Hak Guna Bangunan diatas lahan tersebut, maka lahan itu diambil dan dipergunakan untuk perkebunan yang diusahakan oleh PT Bumi Flora, tanpa melihat kepentingan dan kedudukan rakyat atas tanah tersebut. Hal itu memicu kemarahan warga karena merasa terganggu lahannya akibat adanya ijin dari pemerintah daerah bagi PT Bumi Flora tersebut untuk membangun suatu usaha perkebunan diatasnya. Namun ada satu kendala pula pada masyarakat Banda Ala mini karena mereka tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah itu sendiri, namun menurut pengakuan seluruh warga setempat, tanah tersebut adalah tanah mereka yang sudah dimiliki bertahun-tahun dan turun temurun sehingga menyerupai hak milik, walaupun secara juridis belumlah memiliki bukti yang kuat. Hal ini dapat dikategorikan seperti atau menyerupai Tanah Adat, karena adanya pengakuan penuh atas warga akan tanah tersebut dan eksistensinya masih ada akan kepemilikan tanah tersebut pada warga yang bersangkutan.

Namun dari sudut lain, PT Bumi Flora telah mendapatkan izin atas Hak Guna Usaha dari pemerintah daerah setempat sehingga kedudukannya menjadi sangat kuat karena telah memiliki bukti yuridis ( Tanah yang telah terdaftar), sedangkan lawannya adalah warga Banda Alam yang tanpa bukti kuat yuridis yang menyertainya (Tanah belum terdaftar). Warga setempat sudah mencoba complain berkali-kali kepada Pemerintah Aceh Timur yang ditangani langsung oleh Bupati Aceh Timur namun hal itu diabaikan oleh Pemerintah daerah yang bersangkutan. Bupati Timur juga telah menjanjikan akan penggantian tanah / lahan baru bagi warga Banda Alam namun ternyata tapi lahan yang dijanjikan itu juga sudah menjadi pemukiman warga lainnya. Kemelut konflik ini telah berlangsung cukup lama hingga warga melaporkannya ke DPRD Aceh untuk penyelesaian kasus ini secara jelas dan tidak berlarut-larut lagi agar hak-hak dari warga Banda Alam tidak terabaikan.

C. DASAR HUKUM

Mengenai objek tanah ini hak yang melekat atasnya adalah Hak Guna Usaha dari PT Bumi Flora, pengertian Hak Guna Usaha itu sendiri menurut UUPA Pasal 28 adalah hak untuk mengusahakan tanah bagi perusahaan, dan tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara, penggunaan tanah ini jangka waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29, dan Hak Guna Usaha ini digunakan sebagai usaha perusahaan dibidang pertanian, perikanan ataupun peternakan. Sedangkan mengenai hapusnya HGU ini diatur dalam Pasal 34 UUPA.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum diubah dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 menjadi sebagai berikut yang terkait dengan kepentingan umum. Isi dari Pasal 1 ayat (3) Perpres No. 65 Tahun 2006 adalah “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.” Sehingga jika dikaitkan dengan kasus diatas adalah sudah selayaknya karena pengadaan tanah bagi PT Bumi Flora tersebut seharusnya memberikan ganti rugi kepada warga Banda Alam yang bersangkutan, tetapi ganti rugi sama sekali tidak diberikan kepada warga yang bersangkutan atas tanah belum terdaftar miliknya.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006 juga menyebutkan sebagai berikut “Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ketempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama.” Dalam hal ini jelaslah PT Bumi Flora telah melewati jangka waktu yang ditetapkan seharusnya jika lokasi pemukiman warga tersebut belum dapat direlokasi, haruslah terlebih dahulu untuk melakukan musyawarah dengan warga setempat agar tidak menyebabkan konflik yang berkepanjangan serta berlarut-larut hingga sekarang dan harusnya musyawarah dengan warga setempat itu dilakukan dalam jangka waktu 120 hari sejak undangan pertama. Dan dalam ayat 2 dalam pasal ini dinyatakan pula harus diadakan pula ganti rugi apabila tentang pengadaan jika menggangu kepentingan.

Ganti rugi yang diberikan dapatlah berupa uang, tanah, atau pemukiman yang kembali, juga dapat gabungan dua atau lebih bentuk ganti kerugian, dan juga bentuk-bentuk lain yang disepakati oleh para pihak-pihak. Dalam kasus warga Banda Alam harusnya mendapatkan ganti rugi dari pihak PT Bumi Flora. Juga ternyata sebelumnya telah disepakati oleh Bupati Timur bahwa akan diadakan ganti rugi atas tanah mereka dengan cara menggantikan lahan baru bagi warga Banda Alam namun ternyata lahan yang dijadikan ganti rugi ini telah dijadikan pemukiman bagi warga lainnya sehingga ketentuan tentang ganti rugi ini tidaklah terlaksana, dan Bupati yang bersangkutan telah ingkar janji terhadap warga Banda Alam.

Seharusnya pula sebelum diadakan jual beli tanah jika tanah tersebut merupakan tanah yang dimukim oleh suatu warga atau masyarakat adat tertentu apabila dalam Buku Tanah dan sertifikatnya langsung diatasnamakan pembeli, maka dianggap tidak sah seharusnya harus atas nama penjual terlebih dahulu. Dan seharusnya diadakan pengumuman bahwa penjual/wakilnya dan pembeli/wakilnya harus hadir didepan PPAT untuk menandatangani dengan disaksikan oleh minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi, yakni disini dapatlah warga Banda Alam setempat yang menjadi saksi jual-beli tersebut yang telah disepakati oleh warga setempat agar tidak terjadinya sengketa seperti yang terjadi sekarang.

Dan seharusnya panitia pengadaan tanah harus melakukan tugasnya dengan baik dalam rangka melakukan penyuluhan, penelitian, musyawarah, menetapkan ganti rugi, dan sebagainya berkaitan dengan objek tanah yang akan dijual tersebut.

Dari kasus sengketa diatas baiknya adalah bahwa warga Banda Alam diberikan ganti rugi yang sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita, yakni misalnya pemberian lahan baru sebagai penggantian lahan bagi mereka yang sebelumnya sudah disepakati oleh warga dan Bupati Aceh Timur namun dalam pelaksanaannya sama sekali tidak terlaksana. Bupati Aceh Timur haruslah konsisten dengan ganti kerugian yang dijanjikan tersebut karena pada dasarnya warga Banda Alam sudah menyetujuinya dan tidak menuntut pencabutan hak dari PT Bumi Flora itu sendiri, melainkan diberikan ganti rugi yang sesuai. Maka itu seharusnya pemberian ganti rugi tersebut dilakukan secepatnya dengan sesuai dengan ketentuan dan pertimbagan tuntutan dari warga setempat pula.

☆º°˚aquh sedayuu°˚º☆

Senin, 18 Juni 2012

cerita hari ini,, xixixixxiii

Selasa, 05 Juni 2012

Makalah Persengketaan Tanah :)

Jumat, 01 Juni 2012

tentang kuu

keinginanku >> curhat dikit.. :)

Pengikut

Arsip Blog